You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Wali Kota dan Kapolres Jaktim Cek Harga Pangan
photo Nurito - Beritajakarta.id

Forkopimko Jaktim Cek Pasokan Pangan di Pasar Perumnas Klender

Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur melakukan mengecek harga dan pasokan kebutuhan pangan di Pasar Perumnas Klender, Duren Sawit. Kegiatan ini sebagai langkah untuk stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok selama Ramadan.

Secara umum, harga komoditi masih stabil dan stok tercukupi

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, tinjauannya ke pasar ini untuk mengecek harga sekaligus memeriksa kandungan pangan di dalamnya. Secara umum harga komoditi di pasar ini masih terbilang stabil.

"Secara umum, harga komoditi masih stabil dan stok tercukupi," kata Bambang, Jumat (25/5).

Pemkot Jaktim Bersama TNI Gelar Pelayanan KB Kesehatan

Sementara Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Yoyon Tonny Surya Putra yang juga turut dalam pengecekan menambahkan, sejauh ini belum ditemukan adanya penimbunan barang maupun peredaran produk pangan mengandung zat kimia berbahaya. Jika ada temuan maka Satgas Pangan akan menindaklanjutinya.

"Hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan penimbunan barang. Kandungan produk pangan juga tidak ditemukan zat kimia berbahaya. Kalau ada temuan, akan ditindaklanjuti dan pelakunya dijerat sesuai Undang-undang yang berlaku," tuturnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye12932 personDessy Suciati
  2. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1551 personFakhrizal Fakhri
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1489 personFakhrizal Fakhri
  4. Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

    access_time14-08-2026 remove_red_eye1362 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1144 personBudhi Firmansyah Surapati